Sejarah Singkat

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate dibentuk sebagai bagian dari program nasional Keluarga Berencana (KB) yang dimulai pada 1968 dan secara resmi mengkoordinasikan program KB melalui BKKBN, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan kependudukan setempat. Informasi mengenai pendirian dinas ini secara spesifik di Ternate tidak tersedia dalam ringkasan, namun perkembangan dinas ini mengikuti tahapan sejarah KB nasional. 
Sejarah Program KB Nasional

Latar Belakang

Program KB Nasional berawal dari pembentukan Yayasan Keluarga Berencana pada tahun 1957, dan pada 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) sebagai lembaga semi pemerintah. Pembentukan BKKBN Pada 29 Juni 1970, dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas mempersiapkan kebijakan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan. 
Pembentukan DPPKB Kota Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang mengamanatkan perlunya penanganan bidang kependudukan dan keluarga berencana secara khusus untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti banyak dinas lainnya, DPPKB Kota Ternate juga dibentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah. 
DPPKB Kota Ternate dibentuk untuk mengurus bidang kependudukan dan keluarga berencana, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pembentukan ini menjadikan urusan kependudukan dan keluarga berencana sebagai urusan tersendiri, terpisah dari urusan pemberdayaan perempuan yang sebelumnya tergabung dalam satu wadah. 
Pemisahan Tugas Sebelum dibentuk secara mandiri, urusan kependudukan dan keluarga berencana seringkali berada di bawah koordinasi badan yang juga menangani pemberdayaan perempuan, seperti Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan pembentukan DPPKB, urusan ini menjadi fokus utama sebuah dinas tersendiri.
Perkembangan BKKBN menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan terus mengembangkan strategi serta kebijakan program KB seiring waktu. 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Daerah.
DPPKB merupakan instansi pemerintah daerah yang menangani pengendalian kependudukan dan program keluarga berencana di tingkat kota/kabupaten. 
Pembentukan DPPKB di Kota Ternate sejalan dengan dibentuknya BKKBN di tingkat pusat untuk mendukung pelaksanaan program KB di daerah. 
Tugasnya adalah untuk memantau, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program kependudukan dan keluarga berencana sesuai kebijakan nasional.